:) :( hihi :-) :D = :-d ;( ;-( @-) :P :o :>) (o) :p (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ x-) (k) Jejak Info

Trending

Bencana

Video

Kamis, 10 Oktober 2024

[Viral Video] Diduga Kades Ancam Warga, STOP Bantuan PKH jika tak memilih Paslon Tertentu

Gambar adalah sebuah ilustrasi 


SUMBAWA BARAT, JEJAKINFO -Beredar video, terkait dugaan oknum Kades Sapugara Bree inisial JML, ia mengajak warga untuk mendukung salah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat. Selain mengajak, oknum Kades juga mengancam warga untuk memberhentikan bantuan PKH apabila tidak mengikuti perintahnya untuk memilih pasangan calon Bupati tersebut. vidio tersebut diduga disampaikan dalam rapat penerima bantuan PKH,yang disampaikan dihadapan masyarakat Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat.


Dalam video yang berdurasi 4 Menit 01 detik tersebut, oknum kades mengajak warganya untuk memilih paslon tertentu.


“Hari ini saya mengajak kepada bapak ibu semua untuk memilih pasangan Fud-Aher. Kalau tidak mau mengikuti saya, itu urusan anda semua, kalau anda mau panjang menerima bantuan, ikuti saya,” ungkap seorang oknum kades inisial JML, di hadapan warga dan para staf. Rabu, (9 Oktober 2024) pagi.


 Berikut cuplikan video ⤵️⤵️⤵️




Dalam video tersebut juga terdengar,

bahwa dirinya sudah menghapus bantuan PKH beberapa warga Desa setempat. Dan penghapusan data itu tidak luput atas ulah dirinya.


Baca Juga ⤵️✅

https://jejakntb.com/ancam-warga-stop-terima-dana-pkh-jika-tak-pilih-paslon-tertentu-oknum-kades-bakal-diproses-hukum/


“Tahun ini ada yang sudah saya keluarkan sebagai penerima PKH, perlu diketahui, itu saya yang lakukan, sebab layak dan

tidaknya anda mendapat bantuan ada di mata saya” cetusnya.


Untuk diketahui, persyaratan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain, berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan terdaftar dalam data terpadu (DTKS), berada dalam kondisi sosial ekonomi miskin rentan.


Dan kriteria lain yang disebutkan dalam peraturan menteri sosial republik Indonesia No. 1 Tahun 2018.

Dan tidak bisa dihapus sewaktu-waktu.




Kampanye Pilkada serentak sedang berlangsung. Dalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak yang berhak mengikuti kampanye dan ada pihak-pihak yang dilarang terlibat kampanye sesuai ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.


Lantas, siapa saja pihak yang berhak dan yang dilarang ikuti dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024?


 

Pihak-pihak yang Berhak Ikut Kampanye


Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berikut ini siapa saja pihak yang berhak mengikuti pelaksanaan kampanye Pilkada 2024:


Partai politik (parpol) dan/atau pasangan calon (paslon)

Gabungan parpol dan tim/peserta kampanye

Relawan dan/atau pihak lain sesuai ketentuan.

 


Pihak-pihak yang Dilarang Ikut Kampanye


Menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berikut ini adalah siapa saja pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024:


Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Selain itu, menurut Pasal 57 ayat (3) dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dilarang melibatkan anak.


Bagi pejabat negara dan pejabat daerah yang mengajukan izin kampanye Pilkada 2024, menurut ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, harus memenuhi ketentuan berikut:


Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menjalani cuti di luar tanggungan negara

 


Larangan dalam Pelaksanaan Kampanye


Selengkapnya terkait larangan – larangan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 telah sesuai ketentuan dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yaitu dilarang:


Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, paslon gubernur-wakil gubernur, paslon bupati-wakil bupati, paslon walikota-wakil walikota dan parpol.

Melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.

Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan atau parpol.

Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.

Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye.

Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah.

Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan.

Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya.

Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

 


Tim hukum pasangan Calon nomor urut 3 Nurramdhan, sangat keberatan dengan cara-cara yang dilakukan oknum Desa Sapugara bree, Kecamatan Brangrea, Sumbawa Barat,


“Tim nurramdhan berharap agar tindakan kepala desa sapugarabree bilamana benar itu terjadi agar di proses secara hukum,” tegasnya.


Apa yang dilakukan oknum tersebut diduga telah melanggar bagian keempat dalam Larangan Kampanye Undang-undang Kepemiluan maupun Pilkada, pasal 280 dan pasal 494 maupun pasal 511 yang berbunyi setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih maupun dalam proses pilkada menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda 36 juta rupiah termasuk menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa. (Red/Nkm)

Kamis, 26 September 2024

MENGELOLA PENDIDIKAN BUKAN PEKERJAAN ISENG: Kompleksitas dan Tantangan Pengembangan Pendidikan Yang Berkualitas

 


MENGELOLA PENDIDIKAN BUKAN PEKERJAAN ISENG:

Kompleksitas dan Tantangan Pengembangan Pendidikan Yang Berkualitas

Oleh: Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)

 

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai elemen utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berdaya suai. Namun, mengelola pendidikan bukanlah tugas yang bisa dilakukan secara sembarangan atau iseng. Ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks dan memerlukan dedikasi, perencanaan yang matang, serta pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi sistem pendidikan. Mengelola pendidikan tidak hanya tentang mengatur jadwal pelajaran atau membangun fasilitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial peserta didik.

Artikel ini akan membahas kompleksitas pengelolaan pendidikan dan mengapa tugas ini tidak boleh dianggap sepele. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengelola pendidikan, baik dari segi kebijakan, kurikulum, tenaga pendidik, hingga infrastruktur, akan dibahas secara mendalam. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa mengelola pendidikan memerlukan komitmen yang serius serta pemahaman yang holistik mengenai dunia pendidikan.

Kompleksitas Pengelolaan Pendidikan

Mengelola pendidikan bukanlah tugas yang sederhana. Seorang pengelola pendidikan, baik itu kepala sekolah, rektor, atau pihak dinas pendidikan, harus berurusan dengan berbagai aspek yang saling berkaitan. Mulai dari kebijakan pendidikan yang terus berubah, kurikulum yang harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman, hingga pengelolaan tenaga pendidik dan fasilitas belajar.

Kebijakan Pendidikan yang Berubah

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola pendidikan adalah menghadapi kebijakan yang sering kali berubah. Di Indonesia, misalnya, perubahan kebijakan pendidikan sering terjadi seiring dengan pergantian menteri atau perubahan politik. Setiap kali kebijakan berubah, para pengelola pendidikan harus melakukan penyesuaian di berbagai lini, mulai dari kurikulum, metode evaluasi, hingga target pembelajaran.

Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama di sekolah-sekolah. Pengelola pendidikan harus mampu menafsirkan dan menerapkan kebijakan tersebut dengan baik, serta memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak mengganggu proses belajar mengajar. Mereka harus mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif agar tujuan pendidikan tetap tercapai.

Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. Kurikulum yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sekaligus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, mengembangkan kurikulum yang ideal bukanlah tugas yang mudah.

Pengelola pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan yang mereka kelola mencakup aspek akademik, keterampilan praktis, serta pengembangan karakter. Selain itu, kurikulum juga harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi sosial-budaya peserta didik. Dalam hal ini, pengelola pendidikan harus berperan sebagai inovator yang mampu merancang kurikulum yang dinamis dan fleksibel.

Namun, penerapan kurikulum yang baik juga memerlukan dukungan dari para guru yang kompeten dan terlatih. Tanpa pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik, kurikulum yang baik sekalipun tidak akan berjalan dengan efektif. Inilah mengapa pengelolaan pendidikan mencakup pelatihan dan pengembangan guru sebagai bagian dari strategi pengelolaan yang holistik.

Pengelolaan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan tulang punggung sistem pendidikan. Mereka adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan siswa dan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengelola pendidikan harus mampu menciptakan sistem pengelolaan tenaga pendidik yang efektif.

Salah satu tantangan utama dalam mengelola tenaga pendidik adalah memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar. Di Indonesia, masih ada masalah ketimpangan kualitas tenaga pendidik antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pengelola pendidikan perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja secara berkala.

Selain itu, pengelola pendidikan juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji yang layak, lingkungan kerja yang kondusif, serta kesempatan untuk berkembang secara profesional adalah beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit untuk mengharapkan guru dapat memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran.

Pengelolaan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana olahraga dan teknologi informasi juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan pendidikan. Fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar. Pengelola pendidikan harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif.

Di banyak daerah di Indonesia, masih ada sekolah yang kekurangan fasilitas dasar, seperti buku pelajaran, ruang kelas yang layak, dan akses terhadap teknologi. Kondisi ini menuntut para pengelola pendidikan untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas tersebut. Mereka harus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan.

Tantangan Sosial dalam Mengelola Pendidikan

Mengelola pendidikan juga melibatkan banyak tantangan sosial yang mempengaruhi efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Beberapa di antaranya meliputi kesenjangan sosial, perbedaan budaya, serta masalah ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan.

Kesenjangan Sosial dan Akses terhadap Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pendidikan adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Di Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan akses pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pengelola pendidikan harus bekerja keras untuk mengatasi kesenjangan ini. Program-program seperti sekolah gratis, beasiswa, dan penyediaan sarana belajar yang terjangkau merupakan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperluas akses pendidikan. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang memadai di daerah-daerah yang sulit dijangkau agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

Perbedaan Budaya dan Tantangan Multikulturalisme

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan, terutama dalam merancang kurikulum yang dapat mengakomodasi keragaman tersebut.

Dalam konteks ini, pengelola pendidikan harus mampu memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya. Pengembangan program pendidikan yang berbasis lokal dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat bisa menjadi salah satu cara untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, pendidikan multikultural juga perlu diperkuat untuk membentuk generasi muda yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan.

Masalah Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan

Masalah ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh seorang anak. Di banyak kasus, anak-anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tua mereka bekerja. Pengelola pendidikan perlu merespons masalah ini dengan program-program yang mendukung keluarga kurang mampu, seperti penyediaan beasiswa, program sekolah inklusif, atau pendidikan vokasi yang dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka.

Pentingnya Kepemimpinan yang Visioner dalam Pengelolaan Pendidikan

Mengelola pendidikan memerlukan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada masa depan. Seorang pengelola pendidikan yang baik harus mampu melihat potensi dan tantangan di depan, serta merancang strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan yang cepat di dunia pendidikan. Mereka harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu, pengelola pendidikan juga harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Mereka harus menjadi pemimpin yang inspiratif dan mendorong kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

Kepemimpinan dalam pengelolaan pendidikan tidak hanya tentang mengelola aspek administratif, tetapi juga tentang memimpin perubahan. Seorang pemimpin pendidikan harus berani mengambil langkah-langkah inovatif, mengatasi hambatan, dan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Penutup

Mengelola pendidikan bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan setengah hati atau sekadar iseng. Ini adalah tugas yang memerlukan komitmen tinggi, pengetahuan yang mendalam, serta kemampuan untuk memimpin dengan visioner. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan serius dan penuh dedikasi serta loyalitas pada mutu pendidikan yang dicita-citakan. @@@

Viral, Video Guru dan Murid 'Esek-Esek' di Eks.Kantin Sekolah, Netizen :"Kejadiannya di Gorontalo"-

 

Hasil Tangkapan layar Istimewa yang berhasil diunduh menggunakan tekhnologi tinggi , Jumat (27/9). By.jejakinfo.com



Gorontalo, jejakInfo.com | Viral di media sosial anak usia SMA di salah satu SMA Negeri di Gorontalo melakukan perzinahan dengan salah seorang guru pembimbing sekaligus pembinanya, di salah satu kamar atau sebuah ruangan sederhana di dekat/samping sekolah. 


Adegan syur itu terekam secara baik menggunakan sebuah handphone dengan aplikasi kamera pro dan berdurasi lumayan lama


Informasi yang diserap media, melalui akun Facebook Ani Muliani sempat menyebarkan adegan tak senonoh siswa dengan seorang guru dengan menggunakan FB.pro dan Reels di dunia Maya.


Beragam tanggapan dan komentar netizen terkait adegan syur yang diperankan salah satu siswi SMA di salah satu Kota Gorontalo itu yang diperankan gurunya sendiri.


Salah seorang pemilik akun Facebook Lite yang bernama Risma Wulandari menuturkan bahwa kejadian itu terbaru adanya.


" Iya, itu kejadian baru ini mas, bahkan saya punya video utuhnya," tutur Risma saat di inbox messenger media dengan menggunakan akun pribadinya yang viralkan kejadian itu.


Berikut Adegannya:

PART 1



PART 2 :



PART 3 :




Dia menambahkan bahwa kejadian itu terjadi di sekolahnya pada saat moment kegiatan.


" Sepertinya peserta didiknya dalam kegiatan mas, bahkan uniknya adegan tak senonoh itu terekam secara sengaja menggunakan video pro tanpa timer oleh salah satu rekan siswa itu," tandasnya.


Selain akun Risma juga beberapa akun lain turut menanggapi video berdurasi sekitar 15 menit yang terpilih vulgar di dunia Maya.


" Apa jadinya pendidikan kita, jika tenaga pengajar nya seperti ini, hanya terjadi di negeri Konoha yang dipimpin Mulyono pantasan alat kontrasepsi nya dilegalkan ternyata untuk mengatasi sistem bejat amoral guru dan kepala sekolah di unit kerjanya," beber akun bernama Sartika yang ramai di like pengikutnya. 


Video adegan syur siswa SMA Negeri di Gorontalo itu kini tengah ramai di sosial media dan di buatkan serta disebar dengan berbagai cara mulai caption screenshot hingga potongan potongan reels Facebook yang telah tayang ribuan kali bahkan begitu vulgar di sebarluaskan.


Hingga berita ini ditayangkan belum ada pihak yang bisa memberikan komentar namun saat redaksi menanyakan pihak Dinas Dikbud Gorontalo telepon redaksi tidak diangkat padahal nadanya berdering, 


Kejadian ini menurut netizen terjadi di bulan sekitar Agustus 2024 dan dalam lingkungan sekolah di salah satu SMA di Kabupaten Gorontalo.(***)

Selasa, 24 September 2024

Belum Seminggu Dikukuhkan Doktor Najam Tancap Gas, Terima Kunker Bahas Moyo Satonda sebagai Taman Nasional

 


SUMBAWA BESAR, JEJAKINFO|Begitu dilantik Penjabat Gubernur NTB Hasanuddin sebagai Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sumbawa guna mengatasi transisi, Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, menerima kunjungan kerja Direktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kabupaten Sumbawa. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan launching untuk Penetapan Moyo Satonda sebagai Taman Nasional (TN. Moyo-Satonda).


BACA JUGA :



Pantauan media di lokasi, Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa ini sangat energik dan berkinerja belum seminggu dikukuhkan sudah terlihat hasilnya.






Selain membahas proses penetapan, Direktur KLHK bersama Pjs. Bupati juga membahas lokasi yang direncanakan sebagai kantor induk Balai Taman Nasional Moyo Satonda. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan konservasi alam di kawasan Moyo Satonda, sekaligus memperkuat potensi pariwisata dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa.

BACA JUGA :

https://www.jejak.info/2024/09/dilantik-sebagai-pjs-bupati-sumbawa.html?m=1


Dr. Najamuddin Amy mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan KLHK, dan berharap penetapan Moyo Satonda sebagai Taman Nasional dapat membawa dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan setempat.

(Nkm)

Kisah Anggota DPRD Terpilih di Bima, Naik Motor Hadiri Pelantikan, Warga :" Anaknya Memang Sederhana"


Nampak Bimo dibonceng menggunakan SPM oleh pamannya Nasaruddin menuju tempat pelantikan di Jl Gatot Subroto, Rabu (25/9)


BIMA, JEJAKINFO| Lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang itulah pepatah bijak yang sangat tepat diarahkan pada salah seorang Dewan terpilih dari Dapil Bolo - Madapangga dari utusan Fraksi Partai Demokrat.

Anggota dewan terpilih DPRD Kabupaten Bima tersebut adalah Sri Langit Nawaksara, SH, atau karib disapa  Bimo lebih memilih mengendarai sepeda motor (SPM) untuk menghadiri pelantikan digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bima, Rabu, (25/9). Bimo mengenakan jas hitam dan mengendarai motor Mio S warna putih menuju tempat pelantikan.


BACA JUGA :





Jika para anggota dewan datang ke Gedung DPRD dengan kendaraan roda empat, maka hal itu tak berlaku bagi Bimo. Caranya ini langsung memantik perhatian warga terutama pengunjung maupun para undangan di Aula DPRD setempat.


Dia datang dengan menggunakan sepeda motor untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2024-2029. Ini dilakukan Bimo apa adanya dan bukan bermaksud pencitraan melainkan fakta ciri khasnya yang memang dari dulu sesederhana inilah yang diajarkan orang tua.


BACA JUGA  :




Berikut Galeri uniknya Bimo sesaat proses pelantikan DPRD Kabupaten Bima Periode 2024-2029⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️👍👍👍👍









Legislator termuda dari Fraksi Demokrat itu berangkat dari rumahnya di desa Bolo Kecamatan Madapangga ke kantor DPRD Kabupaten Bima. Saat yang lainnya datang dengan naik mobil, Bimo menjadi satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Bima yang datang ke pelantikan dengan menaiki motor.


Bimo adalah anak pertama pasangan dari Arif Rahman Hakim, SH., MH, dengan istrisnya Rini Relawati. Arif Rahman Hakim (Ayah Bimo, red) adalah seorang pengecara ternama di ibu kota Jakarta ( Pimpinan kantor hukum ARH LAW OFFICE ).


Tidak malu mengendari motor pergi ke pelantikan. Pria kelahiran desa Bolo Kecamatan Madapangga ini bersama dengan relawannya naik motor ke gedung dewan. Dia juga tak khawatir akan lecek dandanannya karena naik motor.


BACA JUGA  :

https://www.jejak.info/2024/09/terkait-narasi-diksi-dinastic-oligarkis.html?m=1


https://www.jejak.info/2024/09/dilantik-sebagai-pjs-bupati-sumbawa.html?m=1



Anggota dewan terpilih Sri Langit Nawaksara, SH, pada saat dikonfirmasi oleh media seusai dilantik mengatakan, saya ingin menunjukkan saya ini anak muda yang hidup dengan kesederhanaan.


"Memang banyak anggota dewan yang muda-muda semoga mereka juga mendengarkan aspirasi anak muda ke depannya,"tutur Bimo pada saat dikonfirmasi oleh media di Bima, Rabu, (25/9)


Disinggung oleh media kenapa harus memilih mengendarai motor dan kenapa tidak menggunakan mobil. Pada hal pak dewan orangnya dari keluarga sangat mampu ?.

"Saya sudah terbiasa mengendarai motor dan hari ini saya bersama dengan relawan datang menggunakan motor di kantor pelantikan," bebernya.


BACA JUGA :

https://www.jejak.info/2024/09/bupati-sumbawa-serahkan-mobil-ambulance.html?m=1


https://www.jejak.info/2024/09/mo-bjs-jamin-keselamatan-kerja-20000.html?m=1


Kendati menggunakan motor pada saat pergi pelantikan. Bimo mengatakan, agar sama-sama merasakan panasnya matahari dengan relawan.


"Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Dapil 2 Kecamatan Bolo - Madapangga yang sudah memberikan amanah kepada saya,"imbuhnya.


Disinggung misinya selama lima tahun mendatang, Bimo mengatakan tetap membawa aspirasi masyarakat terutama aspirasi anak muda.


Tidak hanya itu, Bimo menjelaskan menjadi anggota DPRD ini sebagai ajang untuk mengabdikan diri. seperti dalam naskah sumpah dan janji yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dapil masing-masing.


"Saya berharap pada masyarakat Dapil saya jika ada aspirasi yang ingin disampaikan bisa datang langsung di kediaman saya di desa Bolo," harapnya.


BACA JUGA :

https://jejakntb.com/ditunjuk-jadi-bupati-sumbawa-sementara-ini-harapan-doktor-najam/


https://jejakntb.com/kukuhkan-lima-pj-bupati-dan-walikota-se-ntb-ini-pesan-penting-pj-gubernur-hasanuddin/


Tidak ingin jauh dengan masyarakat di Dapilnya. Bimo lebih memilih tinggal dikampungnya meskipun pergi kerja ke kantor dewan harus menempuh jaraknya kurang lebih satu jam.


"Saya lebih memilih tinggal dikampung agar bisa menyerap langsung aspirasi masyarakat dan bisa berbaur dengan masyarakat," tutupnya.

Sementara warga Madapangga yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa yang bersangkutan aslinya sederhana.

" Memang tipikalnya seperti itu adanya, sederhana dan mudah-mudahan Bimo tetap seperti itu adanya hingga selamanya," harapnya tanpa mau disebutkan namanya pada media.

(Nkm).

Diskominfo Dompu Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Kepada Pjs.Bupati Dompu

 





Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Mengucapkan



SELAMAT & SUKSES  Atas Dikukuhkannya BAIQ NELLY YUNIARTI, AP.,M.Si Kepala Dinas Perdagangan NTB Sebagai PJ BUPATI DOMPU. Mataram 24 September 2024

Pjs., Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, Pimpin Apel Perdana di Kantor Bupati Sumbawa




JEJAKINFO, SUMBAWA BESAR|Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, memimpin apel perdana di lingkungan Kantor Bupati Sumbawa hari ini. Dalam apel tersebut, Pjs. Bupati menyampaikan beberapa pesan penting yang menjadi arahan awalnya selama masa tugasnya di Kabupaten Sumbawa.


Mengawali arahannya, Pjs. Bupati berbagi kisah inspiratif tentang seorang kakek yang membawa cucunya, seorang remaja berusia 22 tahun, naik kereta api untuk pertama kalinya. Sepanjang perjalanan, sang cucu terus berteriak kegirangan melihat hal-hal baru yang pertama kali dilihatnya, membuat seorang Ibu yang menyaksikan kejadian itu menduga bahwa si anak mengalami gangguan kejiwaan. Setelah turun dari kereta, sang Ibu kemudian memberikan kartu nama seorang psikiater kepada kakek tersebut agar si anak mendapatkan perawatan. Namun, dengan senyum, sang kakek menjelaskan bahwa itu adalah hari pertama cucunya dapat melihat dunia setelah selama 22 tahun mengalami kebutaan.





Dari kisah tersebut, Pjs. Bupati menyampaikan beberapa hikmah yang penting untuk direnungkan. Salah satunya adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi situasi dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sering kali, manusia terburu-buru menilai sesuatu tanpa mengetahui cerita atau latar belakang orang tersebut. Kesabaran, menurut Pjs. Bupati, adalah kunci dalam menghadapi orang lain dengan bijaksana dan penuh pengertian. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah memberikan penilaian terhadap orang lain sebelum memahami apa yang sebenarnya mereka alami.


Selain itu, Pjs. Bupati juga menekankan bahwa interaksi antar manusia harus dibangun atas dasar saling pengertian dan empati. "Setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing, dan kita harus berusaha memahami mereka dengan penuh hati, bukan hanya dengan penilaian semata," ujarnya.


Selain kisah inspiratif, Pjs. Bupati Najamuddin Amy juga menekankan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa yang akan berlangsung dalam dua bulan ke depan. Ia menegaskan tidak ingin mendengar ada ASN yang terlibat dalam politik praktis selama masa kepemimpinannya, yang akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024.


"Saya berharap semua ASN tetap fokus menjalankan tugasnya dan menjaga profesionalisme. Netralitas adalah hal yang sangat penting, dan kita harus menjaganya bersama," ujar Pjs. Bupati dengan tegas.


Dalam kesempatan tersebut, Dr. Najamuddin Amy juga menyampaikan rasa bahagianya bisa bertugas di Sumbawa. Ia merasa seperti pulang kampung karena pengangkatannya sebagai ASN pertama kali dilakukan di Kabupaten Sumbawa.


“Saya merasa seperti pulang ke rumah, dan ini adalah momen yang sangat berkesan bagi saya,” tambahnya.


Di akhir arahannya, Pjs. Bupati berpesan agar dirinya diterima sebagai sahabat oleh masyarakat dan seluruh jajaran ASN. "Makna sahabat adalah saudara yang dipilih oleh jiwa, dan saya berharap kehadiran saya di sini dapat dianggap sebagai sahabat bagi semua," tutupnya.


Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, resmi dikukuhkan oleh Pj. Gubernur NTB pada 24 September 2024 di Mataram dan mulai bertugas secara efektif di Sumbawa pada hari ini. (Red)

NASIONALISME INDONESIA HARUS INKLUSIF; Wawancara Imajiner dengan Bung Karno tentang Filosofi Kebangsaan

 


NASIONALISME INDONESIA HARUS INKLUSIF;

Wawancara Imajiner dengan Bung Karno tentang Filosofi Kebangsaan


Oleh: Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)




Wawancara imajiner ini akan membayangkan percakapan dengan Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia dan salah satu pendiri bangsa, untuk membahas pemikirannya tentang filosofi kebangsaan. Dalam wawancara ini, Bung Karno akan berbicara tentang visi, ide, dan konsep yang membentuk kebangsaan Indonesia.

Kang Asep: “Selamat pagi, Bung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin berbicara tentang konsep kebangsaan Indonesia, yang sangat Anda perjuangkan sepanjang hidup. Menurut Bung, apa yang mendasari filosofi kebangsaan Indonesia?”

Bung Karno: “Selamat pagi! Terima kasih juga atas kesempatannya, Kang. Bicara soal filosofi kebangsaan, dasar utama yang kita miliki adalah Pancasila, yang saya gagas bersama kawan-kawan pejuang kemerdekaan. Pancasila ini bukan hanya dasar negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terkandung semangat kebersamaan, gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Semua itu adalah fondasi yang saya anggap penting untuk mempersatukan bangsa yang begitu beragam, baik dari suku, agama, maupun budaya”.

Kang Asep: “Bisa Bung jelaskan lebih lanjut bagaimana keberagaman menjadi bagian dari filosofi kebangsaan?”

Bung Karno: “Tentu! Sejak awal, saya sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk. Kita memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Oleh sebab itu, saya mencetuskan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Filosofi ini menekankan bahwa meskipun kita berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu bangsa. Perbedaan itu ibarat warna-warna dalam pelangi, yang meskipun berbeda, tetap indah ketika bersatu. Maka, kebangsaan Indonesia harus dibangun di atas pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman itu”.

Kang Asep: “Dalam konteks globalisasi saat ini, banyak orang khawatir bahwa semangat nasionalisme semakin pudar. Bagaimana Bung melihat hal ini?”

Bung Karno: “Saya memahami kekhawatiran itu. Globalisasi membawa banyak perubahan, termasuk penetrasi budaya asing yang bisa membuat generasi muda lupa dengan identitas bangsanya sendiri. Namun, bagi saya, nasionalisme bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Nasionalisme yang sejati adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari dunia, tetapi dengan tetap bangga pada identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menerima modernitas dan globalisasi, tapi tidak boleh melupakan akar dan jati diri kita. Justru di era globalisasi ini, nasionalisme harus lebih kuat. Kita harus tahu siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa peran kita di dunia ini sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat”.

Kang Asep: “Bagaimana menurut Bung, nilai-nilai nasionalisme bisa ditanamkan pada generasi muda, terutama dalam konteks zaman yang semakin digital ini?”

Bung Karno: “Nilai-nilai nasionalisme harus diajarkan sejak dini melalui pendidikan yang baik. Saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal menanamkan nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air. Selain itu, di zaman yang semakin digital ini, generasi muda memiliki peluang besar untuk mempromosikan dan mengembangkan nasionalisme mereka melalui teknologi. Kita bisa melihat banyak contoh, seperti anak-anak muda yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia, mengenalkan kearifan lokal, dan bahkan membangun gerakan-gerakan sosial yang mendukung kemajuan bangsa”.

Kang Asep: “Menarik, Bung. Dalam Pancasila, Anda juga menekankan pentingnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bagaimana konsep ini terkait dengan kebangsaan?”

Bung Karno: “Ya, poin kedua dalam Pancasila adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Nasionalisme yang sejati tidak boleh hanya berpikir tentang kepentingan bangsa sendiri, tetapi juga harus memperhatikan nasib umat manusia secara keseluruhan. Kebangsaan yang benar harus berdasarkan rasa kemanusiaan universal. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan penderitaan orang lain, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sejarah perjuangan kita, saya selalu menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia juga merupakan bagian dari perjuangan umat manusia untuk keadilan dan kemerdekaan di seluruh dunia. Dengan kata lain, kebangsaan kita tidak boleh menindas, melainkan harus menolong”.

Kang Asep: “Jadi, semangat kebangsaan itu bukan hanya tentang mencintai tanah air, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap sebagai bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia?”

Bung Karno: “Betul sekali! Nasionalisme Indonesia harus inklusif. Artinya, kita mencintai dan bangga dengan bangsa kita, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Justru, semakin kita kuat sebagai bangsa, semakin besar tanggung jawab kita untuk berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dunia. Itulah yang saya tekankan ketika kita menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, di mana kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang peduli dengan nasib bangsa-bangsa lain yang masih dijajah atau mengalami ketidakadilan”.

Kang Asep: “Bung, banyak yang mengatakan bahwa gagasan Anda tentang "Sosialisme Indonesia" adalah bagian dari filosofi kebangsaan kita. Bagaimana Anda melihat hubungan antara sosialisme dan nasionalisme?”

Bung Karno: “Sosialisme yang saya maksud adalah sosialisme yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, yang berakar pada gotong royong, kepedulian sosial, dan keadilan. Saya selalu menekankan bahwa kita tidak bisa meniru sosialisme ala Barat. Kita punya tradisi sendiri, di mana rakyat saling tolong-menolong, bekerja sama untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Itulah esensi dari sosialisme Indonesia. Nasionalisme dan sosialisme harus berjalan beriringan karena nasionalisme tanpa keadilan sosial hanyalah nasionalisme kosong. Sebuah bangsa yang kuat harus memastikan bahwa semua rakyatnya sejahtera, bukan hanya sebagian kecil saja. Pancasila juga mencerminkan hal ini dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kang Asep: “Sebelum kita akhiri wawancara ini, Bung, apa pesan Anda untuk generasi milenial Indonesia saat ini yang hidup di era serba modern dan digital?”

Bung Karno: “Pesan saya sederhana: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!". Sejarah adalah cermin di mana kita bisa belajar dan menatap masa depan. Saya mengerti bahwa generasi muda sekarang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami dulu. Tetapi ingatlah bahwa modernitas dan kemajuan teknologi tidak boleh membuat kalian lupa pada akar dan jati diri bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, yang bangga dengan identitasnya, dan yang siap berkontribusi bagi dunia dengan tetap setia pada nilai-nilai luhur bangsanya.” Nasionalisme harus terus ada dalam hati kalian, tidak hanya dalam bentuk upacara atau simbol-simbol, tetapi dalam tindakan nyata untuk membangun bangsa ini, memperkuat persatuan, dan membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur di mata dunia”.

Kang Asep: “Terima kasih banyak atas waktunya, Bung. Wawancara ini sangat inspiratif dan membuka wawasan kami tentang filosofi kebangsaan Indonesia”.

Bung Karno: “Terima kasih kembali, Kang Asep nu kasep. Semoga semangat nasionalisme terus tumbuh di setiap hati rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa ini”.

Wawancara ini, meskipun imajiner, mencoba menangkap esensi dari pemikiran dan visi kebangsaan Bung Karno yang masih relevan hingga saat ini. Pesan-pesannya mengenai nasionalisme, kemanusiaan, keadilan sosial, dan pentingnya memahami sejarah tetap menjadi pilar penting dalam membangun Indonesia di masa depan.@@@

LAMINAR FLOW DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN KEKUASAAN: Analogi, Dinamika, dan Pemahaman Baru

 


LAMINAR FLOW DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN KEKUASAAN:

Analogi, Dinamika, dan Pemahaman Baru

Oleh: Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)


 

Dalam dunia ilmu fisika dan dinamika fluida, laminar flow adalah istilah teknis yang menggambarkan aliran fluida yang halus, teratur, dan bergerak dalam lapisan-lapisan sejajar tanpa campur aduk antar lapisan. Namun, jika kita memperluas penggunaan konsep ini dalam konteks politik dan kekuasaan, laminar flow bisa menjadi metafora yang menarik untuk menggambarkan perubahan politik yang stabil, teratur, dan terkendali. Di sisi lain, aliran turbulen bisa menggambarkan peristiwa politik yang tidak terduga, kacau, atau tidak teratur.

Dalam artikel ini, kita akan menguraikan konsep laminar flow dalam konteks perubahan politik dan kekuasaan. Kita akan membahas bagaimana konsep ini bisa digunakan sebagai analogi untuk memahami dinamika kekuasaan yang stabil, bagaimana hal ini muncul dalam sejarah politik, dan bagaimana perubahan besar bisa terjadi dengan cara yang terkendali tanpa menimbulkan kekacauan atau kehancuran.

Pengantar Konsep Laminar Flow dalam Politik

Dalam dunia politik, perubahan kekuasaan adalah hal yang lazim dan terus terjadi seiring waktu. Namun, ada berbagai cara perubahan kekuasaan tersebut dapat terjadi. Kadang-kadang, perubahan politik bersifat cepat, kacau, atau bahkan revolusioner, seperti yang terjadi dalam revolusi besar yang mengubah struktur negara. Namun, ada pula perubahan politik yang bersifat gradual dan teratur, di mana proses perubahan berjalan dengan stabil dan tanpa gejolak yang berarti. Ini adalah jenis perubahan politik yang bisa kita sebut sebagai laminar flow.

Laminar flow dalam politik berarti proses perubahan kekuasaan atau kebijakan yang berjalan secara halus dan tanpa benturan besar. Setiap elemen dalam sistem politik bekerja dengan harmoni, seolah-olah mengikuti aliran yang sudah ditentukan. Tidak ada pertentangan besar, kekacauan, atau revolusi yang mengguncang stabilitas negara. Dalam situasi seperti ini, perubahan yang terjadi mungkin terlihat lambat, namun proses ini cenderung lebih stabil dan tahan lama.

Sebagai contoh, dalam sebuah demokrasi mapan, proses pemilihan umum yang berlangsung dengan lancar dan tanpa sengketa besar bisa dianggap sebagai wujud laminar flow. Meskipun ada perubahan pemimpin atau kebijakan, negara tetap berfungsi tanpa terganggu oleh gejolak politik yang besar. Partai politik yang berbeda bersaing, tetapi mereka bermain dalam aturan yang telah ditetapkan, menjaga agar aliran politik tetap teratur.

Laminar Flow dan Transisi Kekuasaan yang Stabil

Salah satu bentuk paling jelas dari laminar flow dalam politik adalah transisi kekuasaan yang berlangsung secara stabil dan terkendali. Dalam banyak negara, transisi kekuasaan bisa menjadi momen yang penuh risiko dan ketidakpastian, terutama jika sistem politiknya tidak kuat atau jika terjadi perebutan kekuasaan yang intens. Namun, di negara-negara yang memiliki mekanisme demokratis yang kuat dan tradisi transisi kekuasaan yang damai, proses ini sering kali berjalan dengan lancar.

Contoh nyata dari laminar flow dalam transisi kekuasaan bisa kita lihat di negara-negara seperti Inggris, di mana monarki konstitusional dan sistem parlementer memberikan stabilitas dalam setiap pergantian pemerintahan. Partai politik yang berbeda mungkin memegang kekuasaan, tetapi transisi tersebut berjalan dengan tertib karena sistem politiknya dirancang sedemikian rupa untuk menghindari turbulensi yang tidak perlu. Pergantian perdana menteri, misalnya, terjadi tanpa mengganggu fungsi negara secara keseluruhan.

Hal serupa bisa dilihat di Amerika Serikat, di mana tradisi transisi kekuasaan presiden secara damai telah berjalan selama berabad-abad, meskipun kadang ada persaingan politik yang tajam. Setelah setiap pemilu, presiden yang kalah biasanya mengakui kekalahan dan menyerahkan kekuasaan secara damai kepada penggantinya. Ini adalah contoh bagaimana laminar flow bisa berfungsi dalam politik, di mana perubahan besar terjadi dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan besar pada stabilitas nasional.

Konsep Laminar Flow dalam Revolusi yang Terkendali

Meskipun laminar flow umumnya dikaitkan dengan perubahan yang lambat dan teratur, ada kalanya perubahan revolusioner bisa berjalan dalam bentuk laminar. Revolusi biasanya diasosiasikan dengan kekacauan, kekerasan, dan pergolakan besar dalam masyarakat, tetapi ada beberapa contoh di mana revolusi berjalan secara relatif damai dan terkendali.

Salah satu contoh terbaik dari "revolusi laminar" ini adalah revolusi damai yang terjadi di Eropa Timur pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, khususnya di Jerman Timur dan negara-negara Blok Timur lainnya. Meskipun terjadi perubahan besar dalam struktur politik dan ekonomi, peralihan dari sistem komunis ke demokrasi liberal di banyak negara berlangsung tanpa kekerasan yang meluas. Proses ini, meskipun dramatis, berjalan dengan aliran yang teratur dan stabil, mencerminkan karakteristik laminar flow dalam perubahan politik.

Di Jerman Timur, misalnya, revolusi damai yang mengarah pada runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 merupakan contoh bagaimana perubahan politik yang besar bisa terjadi dengan sedikit kekacauan. Rakyat Jerman Timur memprotes secara damai, dan pemerintah akhirnya menyerah tanpa perlawanan yang signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya membawa reunifikasi Jerman, tetapi juga menginspirasi perubahan serupa di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ini adalah contoh dari revolusi yang terjadi dalam aliran laminar, di mana kekuatan politik dan sosial bergerak dengan stabil menuju perubahan tanpa menyebabkan kehancuran total.

Aliran Turbulen dalam Politik: Kontras dengan Laminar Flow

Sementara laminar flow mewakili perubahan yang terkendali dan stabil, konsep sebaliknya adalah aliran turbulen, di mana perubahan politik bersifat kacau, tidak teratur, dan penuh dengan benturan kekuatan yang saling berlawanan. Aliran turbulen dalam politik bisa kita lihat dalam banyak peristiwa sejarah di mana perubahan kekuasaan atau revolusi berlangsung dengan kekerasan dan ketidakpastian.

Contoh paling jelas dari aliran turbulen dalam politik adalah Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Revolusi ini dimulai dengan niat untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem feodal dan monarki absolut, tetapi dengan cepat berubah menjadi periode kekacauan, kekerasan, dan ketidakstabilan yang dikenal sebagai "Teror". Selama periode ini, berbagai faksi politik saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, sering kali melalui cara-cara yang brutal, termasuk eksekusi massal terhadap musuh-musuh politik. Ini adalah contoh klasik dari aliran turbulen dalam politik, di mana kekuasaan bergerak dengan kekacauan yang tidak terkendali.

Demikian pula, banyak revolusi dan perang saudara di dunia modern – seperti Revolusi Rusia pada tahun 1917 atau Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936 – juga mencerminkan karakteristik aliran turbulen. Dalam peristiwa-peristiwa ini, tidak ada aliran yang teratur atau stabil; kekuasaan berpindah tangan melalui konflik berdarah, dan hasilnya sering kali sulit diprediksi.

Faktor-Faktor yang Menentukan Laminar atau Turbulen dalam Perubahan Politik

Ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah suatu perubahan politik berjalan dalam aliran laminar atau turbulen. Salah satunya adalah struktur institusional dari negara tersebut. Negara-negara yang memiliki institusi demokrasi yang kuat, sistem hukum yang kokoh, dan tradisi politik yang mapan lebih mungkin mengalami perubahan dalam bentuk laminar flow. Sebaliknya, negara-negara dengan institusi yang lemah, korupsi yang merajalela, dan ketidakstabilan politik cenderung mengalami perubahan yang lebih kacau dan tidak terduga.

Faktor lain yang memengaruhi adalah keseimbangan kekuatan sosial dan politik dalam masyarakat. Jika berbagai kelompok politik dan sosial dalam masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kekuasaan dan sumber daya, mereka cenderung lebih bisa bekerja sama dalam proses perubahan yang damai dan terkendali. Namun, jika ada ketimpangan yang besar atau jika satu kelompok mendominasi dengan cara yang tidak adil, perubahan politik lebih mungkin berakhir dalam aliran turbulen.

Manfaat Laminar Flow dalam Politik

Mengapa penting untuk mendorong laminar flow dalam perubahan politik? Salah satu alasan utamanya adalah stabilitas. Ketika perubahan politik berjalan dengan stabil dan terkontrol, negara bisa mempertahankan kestabilannya, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun keamanan. Laminar flow juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi politik, karena mereka melihat bahwa perubahan bisa terjadi tanpa menimbulkan kehancuran atau kekacauan.

Selain itu, laminar flow memungkinkan proses pembelajaran dan adaptasi yang lebih baik. Dalam aliran yang stabil, masyarakat dan institusi politik memiliki waktu dan ruang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, memungkinkan proses transisi berjalan dengan lancar dan tanpa trauma yang besar. Sebaliknya, perubahan yang turbulen sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan, yang bisa merusak fondasi masyarakat.

Kesimpulan: Memahami Perubahan Politik melalui Laminar Flow

Dalam analisis ini, laminar flow memberi kita analogi yang menarik untuk memahami dinamika perubahan politik yang stabil dan terkontrol. Meskipun perubahan politik selalu membawa risiko ketidakpastian, laminar flow menunjukkan bahwa dengan institusi yang kuat, kepemimpinan yang bijak, dan keterlibatan masyarakat yang aktif, perubahan bisa terjadi dengan cara yang teratur dan harmonis.

Dengan memahami perbedaan antara laminar flow dan aliran turbulen, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan perubahan politik di masa depan, baik dalam skala nasional maupun global.. @@@

Ad Placement